Kolom Peristiwa

FDK: "Bobroknya Penyelenggaraan Sistem kampus"

Kampus sebagai miniatur negara sejatinya menjadi pelopor perubahan di tanah air. Hal ini menjadi sangat urgent, mengingat sistem dan segala masyarakat intelektual yang tergabung di dalammya mampu memformulasikan dan menggrakan cita-cita bangsa. Akan tetapi, situasi menjadi bertolak belakang jika kampus itu sendiri memiliki ketimpangan sistem sehingga berbanding terbalik dengan harapan ideal.

Konteks UIN Sgd. Bandung sendiri sebagai entitas perubahan tersebut kenyataanya memiliki disorientasi sistem kampus yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi mahasiswa dan civitas akademika secara umum.

Ketimpangan dan kebobrokan sistem kampus hingga hari ini tetap hadir di depan mata. Realita yang sudah menjadi rahasia umum ini mau tidak mau akan menciptakan absurditas yang berdampak pada pembunuhan intelektual secara gradual dan selayaknya patut untuk dikritisi. Di antara berbagai bola salju problematika yang terjadi, secara umum dapat diakumulasikan sebagai berikut.

a.       Disorientasi penyelenggaraan sistem akademik

b.      Ketidakjelasan pengelolaan anggaran sehingga berdampak pada banyaknya pungli (pungutan liar)

c.       Tata ruang kampus yang tidak memihak kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar

d.      Campur tangan birokrasi terhadap lembaga kemahasiswaan

e.       Rektor tidak bertanggung jawab dengan mem-BLU-kan UIN Bandung, padahal UIN Bandung adalah aset negara.

Atas dasar hal tersebut, kami atas nama Forum Demokratisasi Kampus (FDK) tergerak turun kembali ke jalan untuk menyuarakan hak-hak mahasiswa. Berbagai pungutan liar, pengajar yang tidak memiiki kredibilitas, intervensi birokrasi terhadap independensi mahasiswa, sistem akademik yang disorientasi, tata ruang kampus yang mengeliminir ruang kreatifitas mahasiswa, tata kelola sistem BLU yang tidak jelas, dan berbagai ketimpangan lain yang bermuara pada bobroknya sistem kampus ini sejatinya mampu di-counter dan dilakukan resistensi atas hegemoni hegemoni di atas.

Maka dari itu, kami Forum Demokratisasi kampus (FDK) menuntut:

a.       Tingkatkan kualitas dan kapabilitas mutu pengajar

b.      Sosialisasikan dan transparansikan pengelolaan dana akademik dan kemahasiswaan

c.       Independensikan lembagakemahasiswaan

d.      Fasilitasi ruang public bagi mahasiswa

e.       Rektor harus bertanggungjawab atas terselenggaranya system BLU di UIN Sgd. Bandung

 (Izzi)